Artikel

Catatan Pilkada Kudus : Kesejahteraan Guru dan Lapangan Kerja Oleh Dr. H. Kisbiyanto, M.Pd

Administrator | Jumat, 29 Juni 2018 - 11:39:41 WIB | dibaca: 928 pembaca

Catatan Pilkada Kudus : Kesejahteraan Guru dan Lapangan Kerja
Oleh Dr. H. Kisbiyanto, M.Pd
Dosen Pascasarjana IAIN Kudus, Ketua ISNU Kudus, Aktifis GP ANSOR

Rabu Pon, 27 Juni 2018 M / 13 Syawwal 1439 H jam 07.00 sampai 13.00 WIB masyarakat Kudus telah berijtihad secara politik dengan hasil memilih H. Muhammad Tamzil dan H. Hartopo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018 - 2023. Semua pihak dihimbau untuk bersyukur dan menerima baik dengan hasil pilkada damai ini.

Namun, ada beberapa catatan akademik dalam proses pilkada Kudus 2018 ini, yaitu tentang laris manisnya isu agama dan khususnya lagi tentang kesejahteraan guru agama. Guru agama dimaksud misalnya adalah guru Madrasah Diniyah (Madin), guru Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), dan guru agama di sekolah maupun madrasah.

Secara eksplisit maupun implisit, para calon mencantumkan isu tersebut dalam visi misinya. Lebih-lebih ketika debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, isu kesejahteraan guru agama/ataupun guru swasta cukup ramai diperbincangkan. Memang banyak isu dan bidang-bidang terutama ekonomi dan bisnis yang diperdebatkan sebagai bahan adu visi dan misi, tetapi isu pendidikan diniyah dan TPQ bisa disebut sebagai isu besar yg mendapat perhatian banyak kalangan.

Hal ini terjadi karena dua hal, yaitu kendala pemberlakuan yang belum efektif Perda No. 3/2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk menguatkan pendidikan agama di Kudus Kota Santri. Perda inisiatif dari para anggota DPRD Kudus ini disetujui Bupati dan sudah disahkan 5 tahun yang lalu. Era kepemimpinan Kudus 2018 - 2023 ini ditunggu-tunggu untuk pelaksanaannya secara efektif. Pendidikan agama adalah marwah dan martabat Kudus sebagai kota santri, yang mayoritas penduduknya muslim dan mempelajari ilmu agama, baik di TPQ maupun Madrasah Diniyah, selain di RA, MI, MTs, MA, IAIN, serta pondok pesantren. Sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA, dan SMK juga semakin banyak yang mengidentitaskan diri sebagai sekolah dengan penguatan pelajaran agama, sebagai sekolah terpadu ataupun sekolah unggulan, dan bahkan sekolah dengan sistem boarding school atau  pondok pesantren. Jadi, jika warga Kudus memilih pimpinan daerah yang memihak pada penguatan pendidikan madrasah sebagai pilar Kudus Kota Santri, itu bukan karena masalah sentimen agama atau kelompok, tetapi warga Kudus benar-benar sadar bahwa pendidikan agama adalah marwah kehormatan mereka. Negara melalui pemerintah daerah harus turut hadir untuk menguatkan pendidikan agama itu jika ingin menjaga marwah Kudus kota santri.

Satu lagi yang menjadi perhatian besar momen suksesi kepala daerah adalah tentang ekonomi dan bisnis, utamanya lapangan kerja. Warga Kudus menginginkan akses dunia kerja dan dunia usaha yang sehat, misalnya agar bebas dari monopoli dan ketidakadilan karena lemahnya regulasi. Kesejahteraan warga menjadi ukuran paling mendasar keberhasilan memimpin di Kudus, bukan dengan cara membagi-bagi uang kepada warganya, tetapi dengan kesempatan kerja dan tumbuhkembangnya sektor usaha, karena pada dasarnya warga Kudus bukan pemalas apalagi peminta-minta, tetapi mereka para wirausahawan yang berjiwa interpreneurship.

Dua isu ini, pendidikan agama dan lapangan kerja merupakan mikro konsep dari GUSJIGANG yang selama ini selalu didengungkan di ruang-ruang seminar, ditulis di buku, majalah, dan koran, bahkan museumnya juga telah didirikan oleh H. Muhammad Hilmy owner Jenang Mubarok. Bupati Muhammad Tamzil dan Wakil Bupati Hartopo bahkan berjanji secara lisan maupun tulisan, secara terbuka untuk mensejahterakan guru-guru agama itu sebagaimana juga semua calon berjanji untuk mensejahterakan warga Kudus. Saya tidak sedang menagihkan janji-janji, tetapi ada baiknya kita saling mengingatkan bahwa Kudus adalah Kota Santri, jika kita ingin perangai kehidupan kita bagus, mari bersama serius memperbaiki ngaji dan memperkuat berdagang. Wallahu a'lam