Berita

Diskusi Perdana Selapanan, Gender Harmoni PSG STAIN Kudus: Pernikahan di Bawah Umur Dalam Telaah Normatif Dan Historis

Administrator | Jumat, 20 April 2018 - 13:51:36 WIB | dibaca: 1184 pembaca

Pernikahan dini atau di bawah umur merupakan salah satu persoalan anak pada tingkat global, nasional maupun regional. Indonesia berada pada peringkat ketujuh dunia. Jawa Tengah memiliki kecenderungan menikah muda dengan melihat data pengajuan  dispensasi usia pernikahan pada tahun 2016 yang mencapai 30128 dengan yang disetujui hanya sekitar 2900. Dengan demikian  pasangan menikah muda ini terindikasi menikah di bawah tangan atau menuakan umur. Empat daerah yang tertinggi adalah Wonosobo, Purwodadi, Brebes dan Banjarnegara. Pada 2016, BKKBN mencatat temuan 3.876 perkawinan anak terjadi  di Jawa Tengah. Tingginya angka perkawinan anak berdampak pada meningkatnya angka kematian bayi di Jawa Tengah dimana tercatat 358 kasus kematian dalam 100.000 kelahiran bayi.
Fenomena  maraknya pernikahan di Jawa Tengah  mengerakkan PSG STAIN Kudus untuk mendiskusikan persoalan ini dalam bingkai normatif dan praktik pada diskusi selapanan harmoni gender, jum’at tanggal 6 April 2018.  Pemahaman teks keagamaan yang tekstualis dapat dipandang menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap banyaknya perkawinan anak di negara-negara yang mayoritas muslim termasuk Indonesia. Demikian yang disampaikan ketua PSG STAIN Kudus Dr Hj Nur Mahmudah, MA saat membuka paparan tek Keislaman tentang  perkawinan dini/perkawinan anak dalam diskusi di meeting room Kantor Pusat Studi Gender STAIN Kudus. dalam  Q. AL-Thalaq; 4 yang menjelaskan tentang iddah dalam perceraian bagi perempuan yang belum haid (saghirah)  lebih banyak dipahami sebagai dalil yang “melegitimasi” pernikahan dini. Juga hadis tentang usia Aisyah r.a pada saat dinikahi Nabi yaitu pada usia 6 tahun seringkali digunakan sebagai alasan pembenar bagi pelaku  pernikahan dini. Bagi dosen Studi al-Qur’an dan Hadis ini, pemahaman  ini menunjuk pada cara pandang penafsiran  yang tekstualis dan skriptualis yang berpotensi untuk tidak mampu menampilkan wajah Islam yang  berkeadilan dan ramah perempuan. Hadis tentang usia Aisyah adakah tidak dapat dipahami sebagai bagian perlindungan Nabi terhadap Aisyah yang meskipun telah menikah pada usia 6 tahun, tetapi baru hidup serumah dengan Nabi pada tiga tahun berikutnya, usulnya.
Narasumber lain, Siti Malaiha Dewi M.Si yang tengah menulis disertasi tentang pernikahan anak memaparkan temuan dari penelitian lapangannya. Pernyataan adanya perkawinan di bawah umur  yang tidak tercatat setidaknya dapat dibuktikan pada salah satu dukuh di Kab Pati yang melakukan pernikahan sikum atau pernikahan di bawah tangan. Motif pernikahan di dukuh tersebut lebih banyak dilandasi alasan sosial dan budaya dimana dalam masyarakat terdapat nilai sosial pada komunitas petani Sanggem tentang kebanggaan orang tua yang anaknya menikah dalam usia muda atau belum cukup umur. Uniknya dampak pernikahan di bawah umur yang berkaitan dengan perceraian, kekerasan terhapad perempuan dan anak serta  kematian ibu dan kematian bayi tidak ditemukan dalam komunitas ini. Kedua narasumber menekankan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan kekerasan dan penghilangan hak anak sehingga proses penyadaran masyarakat agar perkawinan anak dapat dikurangi secara signifikan dan dapat dihilangkan. Kerja penyadaran ini memerlukan sinergi dari banyak pihak yang terkait, orang tua, anak, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Pemerintah dan Stakeholder. Dalam proses penyadaran ini, Perguruan Tinggi dapat memberdayakan mahasiswa sebagai modal sosial yang besar secara intensif untuk melakukan pendampingan. (PSG)